Tabe, admin sebagai warga negara yang bekerja sebagai pegawai 20 tahun di dinas, mencoba merenungi perkebunan Indonesia, dengan berdasarkan perkebunan rakyat di Sulawesi Selatan, karena itupula sebelum memulai pemakluman, dan pemaaafan dapat diberikan kepada saya setelah membaca tulisan ini.

Tulisan ini bukanlah ilmiah, apalagi menggambarkan seutuhnya tentang perkebunan Indonesia, yang begitu luas. Sebab itupula admin memberi judul Sensasi Nomenklatur Perkebunan Indonesia, sebagai suatu prakondisi dari suatu persepsi perkebunan.

Admin kaget ketika membaca keputusan akan adanya perampingan dinas perkebunan kami ini, yang pastinya telah melalui kajian konfrehensif dari pihak terkait. Namun menurut (sebut saja mimin) mimin jika hal tersebut dilaksanakan karena adanya fakta yang kurang signifikan, antara manfaat sebagian belanja pegawai dan belanja langsung provinsi , terhadap produktivitas tanaman, ataupun adanya fokus perkebunan dari dana perimbangan ke daerah kabupaten, ataupun adanya pendekatan baru taktis komoditas, maka hemat mimin dengan hormat ingin mengusulkan agar nomenklatur perkebunan dapat diarahkan pada Revitalisasi Nomenklatur Perkebunan Rakyat Republik Indonesia, yakni : Menyatukan beberapa Direktorat Jenderal dari Beberapa Kementrian, dan Dinas Pekebunan Provinsi dalam satu Lembaga Negara, yaitu Badan Perkebunan Rakyat Negara.

a. Dasar hukum, menyatukan beberapa UU menjadi Perppu seperti UU perkebunan, koperasi, desa, pertahanan, dengan pertimbangan bahwa perlunya PENDEKATAN RUANG bahwa Desa adalah suatu teritorial strategis negara, bahwa desa adalah pusat aktivitas sosial ekonomi perkebunan, dimana di desalah semua kegiatan hulu dan hilir perkebunan desa terjadi. 

b. Dampak diharapkan  cepat tercipta struktur dan kapasitas yang khas, maju, berkarakyer serta yang dinamis, yang sangat mudah tertata, terkoordinasi, terkomunikasi, yang akan berdampak pada aksebilitas dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

c. Hambatan nomenklatur, bahwa nomenklatur di atas akan bertahan, dengan syarat stimulasi politik praktis melalui aparat perkebunan diminimalisir, khususnya semua bentuk pemilihan umum, baik kepala desa sd presiden.

Mimin berharap apapun yang telah dipedomani terkait perkebunan Indonesia, dapat memberikan keselamatan dan kemakmuran Petani, Aamiin.

By Admin

(Foto Kakek Petani Kopi Bemba Kab. Enrekang)

(11/11 ditulis di pagi hari sambil ngopi)